Reformasi 1998 telah mengubah struktur sosial-politik hubungan antara negara dan gerakan buruh, yang membuat gerakan buruh relatif lebih bebas berorganisasi dan berserikat. Namun di sisi lain, Reformasi 1998 juga membawa perubahan struktur ekonomi-politik lewat kebijakan-kebijakan neoliberal yang diletakkan sebagai fondasi baru negara dalam pasar global. Dalam situasi demikian, Reformasi 1998 memaksa gerakan buruh untuk meredefinisi tugas, kerja, dan tantangan yang dihadapinya sebagai bentuk kontekstualisasi organisasi bagi anggota dan masyarakat umumnya.

Walau gerakan buruh bukanlah motor utama Reformasi 1998, tak dapat dipungkiri bahwa gerakan buruh pasca Reformasi 1998 membawa berbagai perubahan penting bagi iklim demokratisasi di Indonesia. Yang pasti, serikat buruh menjadi salah satu organisasi massa yang murni tumbuh dari dalam masyarakat pasca 1998. Selain itu juga, sebagai organisasi sosial, serikat buruh telah dengan kritis dan aktif mempertanyakan (bahkan menentang) kebijakan-kebijakan neoliberal yang merugikan masyarakat umum. Gerakan buruh kini tidak hanya terpaku pada masalah-masalah di pabrik saja, tetapi telah membawa kontribusi penting bagi masyarakat luas seperti yang kita saksikan dalam aksi mereka mendorong Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Fakta-fakta tersebut mengantar para penulis buku ini untuk menggali secara lebih mendalam peran gerakan buruh di alam kebebasan berserikat. Apa yang seharusnya menjadi prioritas gerakan? Adakah strategi dan metode baru berorganisasi bagi gerakan buruh? Bagaimana kerja gerakan buruh mampu menciptakan gaung sosial bagi masyarakat umum? Pertanyaan-pertanyaan demikian penting sebagai bahan refleksi guna mencoba menawarkan sintesa dalam arah perkembangan baru gerakan buruh Indonesia.